Pemko Padangsidimpuan dan Tzu Chi Bahas Percepatan Pembagian Huntap
Surji
Pemko Padangsidimpuan dan Tzu Chi Bahas Percepatan Pembagian Huntap
Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia membahas langkah percepatan penyediaan dan pembagian hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Padangsidimpuan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi bersama Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, di Ruang Audiensi Wali Kota, Senin (21/09/2026).
Audiensi turut dihadiri Ketua Tzu Chi Sumatera Utara Mujianto, Manager External Relations & Partnership Development Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Andre, serta Social Project Coordinator Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Marwan.
Dalam pembahasan tersebut, perhatian diarahkan pada kepastian proses pembagian unit rumah bagi masyarakat penerima manfaat. Penetapan pembagian unit akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai blok dan alamat hunian yang akan ditempati.
Wali Kota Padangsidimpuan dan pihak Yayasan Buddha Tzu Chi juga membahas pentingnya verifikasi data penerima manfaat. Proses tersebut tetap dilakukan untuk memastikan data dan kelayakan penerima sesuai dengan ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tersedia mekanisme penggantian unit (replacement) dalam proses pembagian hunian.
Kepastian blok hunian dan site plan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Dengan informasi lokasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui posisi rumah yang akan ditempati sekaligus mengikuti perkembangan pembangunan secara lebih terbuka.
Selain penyediaan hunian, keterlibatan masyarakat turut dibahas sebagai bagian dari proses pemulihan. Partisipasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan sekaligus mendukung pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam memastikan proses penyediaan hunian tetap berjalan terarah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.
